Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal nomor urut dalam UU Pemilu dianggap telah menancapkan demokrasi yang kuat.

Mantan Ketua MPR M. Amien Rais di sela bedah buku putih Pilkada Maluku Utara di Jakarta Media Center (JMC) Kebon Sirih, Jakarta Pusat, mengapresiasi MK secara terbuka.

“Saya angkat topi untuk Mahfud MD (Ketua KM). Karena, dengan keputusan itu maka menguatkan demokrasi dan keadilan. Nilai demokrasi tertancap kuat atas putusan itu,” papar Amien Rais, Rabu siang (24/12).

Menurut mantan Ketua Umum PAN ini, sistem nomor urut adalah bentuk kediktatoran parpol dimana pemimpinnya membuat keputusan seenaknya dengan memberi nomor urut secara gratis kepada kroni-kroninya.

Misalnya, orang Jogja ditaruh di nomor satu di Papua. Kata Amien, itu sangat menyakitkan untuk putra daerah yang ingin maju.

“MK layak diberikan platinum, bukan emas lagi,” tukas Profesor Ilmu Politik UGM ini.

Kabar gembira bagi para calon anggota legislatif (caleg) yang tidak menempati nomor urut atas.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan caleg pada Pemilu 2009 ditentukan melalui sistem suara terbanyak, bukan berdasar nomor urut.

Dengan putusan itu, caleg yang menempati nomor buncit pun berkesempatan sama dengan mereka yang bertengger di urutan teratas.

Bagi parpol yang selama ini menganut sistem nomor urut, maka putusan MK tersebut akan membuat mereka kelabakan.

Namun tidak dengan kubu PKS. Partai berlambang dua bulan sabit emas tersebut justru bersyukur. Ada blessing in disguise, katanya.

“Putusan MK justru tidak mempersulit bagi caleg PKS. Kami responsif dan akan segera ditindaklanjuti,” papar Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddik kepada myRMnews, Rabu pagi (24/12).

Menurut politisi vokal di Senayan ini, PKS memang awalnya patuh terhadap UU Pemilu dengan menerapkan sistem pencalegan sesuai pasal 214. Yakni sistem nomor urut.

“Dengan sistem suara terbanyak itu, justru merangsang seluruh caleg PKS untuk berkompetisi secara sehat, fair dan positif. Saatnya sekarang caleg-caleg muda dan baru bisa membuktikan kualitasnya untuk layak dipilih rakyat,” paparnya.

Mahfud sendiri menambahkan, PKS merupakan kubu yang dari awal sebenarnya mendukung suara terbanyak saat pembahasan RUU Pemilu. Namun, usulan PKS dan PAN saat itu dijegal oleh partai-partai besar semacam PDI Perjuangan dan PKB.

Dikabulkannya uji materi yang membatalkan sistem nomor urut dalam menentukan caleg mengagetkan sejumlah partai politik.

Bagi partai yang selama ini sakleg menggunakan sistem nomor urut bagi caleg terpilih tersebut otomatis dibuat kelimpungan. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan bahwa caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

“Putusan MK ini akan membuat partai yang tidak menerapkan suara terbanyak akan kelabakan,” kata Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfidz kepada myRMnews, Rabu pagi (24/12).

Irgan mengakui bahwa partainya cukup kaget dengan putusan MK yang dibacakan dalam sidang kemarin (Selasa, 23/12). Karena, PPP selama ini menggunakan sistem nomor urut sesuai dengan UU Pemilu No. 10/2008.

“PPP akan kerepotan. Kenapa baru sekarang diambil keputusan, ini akan mengubah konstelasi internal partai yang selama ini menggunakan nomor urut,” kecam Irgan.

Harusnya, sambung dia, MK mengambil keputusan ini jauh hari sebelum partai-partai menetapkan caleg.

“Karena ini putusan hukum, kami akan tunduk. Segera, PPP akan menyelaraskan sistem ini dan perlu sosialisasi,” pungkasnya.

Uji materiil terhadap pasal 214 UU Pemilu tentang syarat pencalegan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Aturan soal aturan syarat bilangan pembagi pemilih 30 persen bagi calon legislatif tersebut dianggap bertentangan dengan substansi kedaultan rakyat seperti dalam UUD 1945.

Dalam putusan hakim konstiitusi, Selasa sore tadi (23/12), MK mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon yakni M. Soleh (caleg PDIP) dkk.

Sidang MK yang dipimpin Ketua Mahfud MD tersebut menyatakan, pasal tersebut inkonstitusional.

“Menyatakan pasal 214 huruf a, b, c, d ,dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan UUD RI 1945. Selanjutnya, menyatakan pasal 214 huruf a, b, c,d, dan e UU No 10/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” papar Mahfud MD.

Dengan sistem proporsional terbuka, maka publik secara bebas dapat memilih dan menentukan caleg yang dipilihnya.

Maka akan lebih sederhana ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang terpilih dengan suara atau dukungan rakyat paling banyak.

Mahfud MD menambahkan, dengan putusan tersebut, ia menjamin tidak akan terjadi hambatan yang pelik. Termasuk soal pelaksanaannya oleh KPU.

Pemerintah menyambut baik keputusan sejumlah partai politik yang menggunakan sistem suara terbanyak dalan pemilu legislatif mendatang. Hal tersebut dikemukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka siang ini, Selasa (13/8).

”Pemerintah menyambut baik karena sejak semula sikap dan usulan pemerintah ke arah itu. Ke arah sistem proporsional terbuka, tanpa nomor urut. Apa yang yang kini dikenal dengan suara terbanyak, bukan nomor sepatu,” kata SBY.

Presiden menyatakan, pemberlakuan sistem ini akan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap caleg dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mewakili mereka di DPR.

”Tentu ini lebih adil memberikan kesamaan kesempatan dan betul-betul suara konstituen di masing-masing daerah itu diwujudkan dengan siapa yang mewakilinya,” ujar SBY.

SBY juga menyebutkan, tren suara terbanyak menunjukkan langkah maju bagi perkembangan demokrasi di tanah air.

Pemerintah, kata SBY, pernah mengusulkan agar sistem ini diberlakukan padas 2009. Usulan tersebut disampaikan pemerintah pada saat pertemuan kaukus parlemen perempuan dua tahun yang lalu.

”Saya sampaikan bahwa, secara pribadi maupun posisi pemerintah ternyata sama dengan pandangan ini untuk kita betul-betul menuju sistem proporsional terbuka. Ini langkah maju dari perkembangan demokrasi di tanah air,” kata Ketua Dewan Penasihat Partai Demokrat ini. [yat]

Parpol masih dianggap institusi keluarga bukan institusi publik. Sejumlah anak petinggi partai politik mendaftarkan anaknya sebagai calon legislatif.

Nama-nama seperti Edi Baskoro anak dari penasihat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Puan Maharani putri dari Megawati Soekarnoputri, Nur Agus Haz anak dari mantan ketua DPP PPP Hamzah Haz, dan Fikri Haikal putra pendiri Partai Bintang Reformasi Zainudin MZ, akan dicatat sebagai calon legislatif.

Menanggapi hal ini, pengamat politik Fadjroel Rachman mengatakan fenomena ini merupakan cerminan buruk dari kaderisasi partai politik.

“Rupanya para pemimpin parpol masih menganggap bahwa parpol milik keluarga,” katanya kepada myRMnews pagi ini (Jumat, 1/8).

Calon presiden Pemilu 2009 mewakili kaum muda ini berpendapat, proses kaderisasi yang ada di parpol tidak berjalan. Petinggi parpol menganggap, dibentuknya parpol tersebut hanya untuk mengakomodasi kepentingan keluarga belaka. Sehingga proses rekruitmen yang terjadi hanya seputar lingkungan keluarga saja.

“Mereka (petinggi partai) menutup diri untuk berkompetisi yang fair,” katanya.

Sistem politik ini, kata mantan aktifis 1980-an ini, mirip dengan sistem politik feodal dan kerajaan, dimana lembaga politik dibentuk hanya untuk menampung kepentingan keluarga.

“Demokrasi di Indonesia seperti demokrasi sinetron. Jadi semua hanya bersandiwara saja,” katanya.

Meski saat ini disebut era reformasi, namun kata Fajroel, sistem politik yang terjadi saat ini tidak berbeda dengan sistem politik era Orde Baru Soeharto. Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan adalah orang-orang yang selalu mendapatkan kesempatan memegang jabatan publik. [min]