Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal nomor urut dalam UU Pemilu dianggap telah menancapkan demokrasi yang kuat.

Mantan Ketua MPR M. Amien Rais di sela bedah buku putih Pilkada Maluku Utara di Jakarta Media Center (JMC) Kebon Sirih, Jakarta Pusat, mengapresiasi MK secara terbuka.

“Saya angkat topi untuk Mahfud MD (Ketua KM). Karena, dengan keputusan itu maka menguatkan demokrasi dan keadilan. Nilai demokrasi tertancap kuat atas putusan itu,” papar Amien Rais, Rabu siang (24/12).

Menurut mantan Ketua Umum PAN ini, sistem nomor urut adalah bentuk kediktatoran parpol dimana pemimpinnya membuat keputusan seenaknya dengan memberi nomor urut secara gratis kepada kroni-kroninya.

Misalnya, orang Jogja ditaruh di nomor satu di Papua. Kata Amien, itu sangat menyakitkan untuk putra daerah yang ingin maju.

“MK layak diberikan platinum, bukan emas lagi,” tukas Profesor Ilmu Politik UGM ini.

Kabar gembira bagi para calon anggota legislatif (caleg) yang tidak menempati nomor urut atas.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan caleg pada Pemilu 2009 ditentukan melalui sistem suara terbanyak, bukan berdasar nomor urut.

Dengan putusan itu, caleg yang menempati nomor buncit pun berkesempatan sama dengan mereka yang bertengger di urutan teratas.

Bagi parpol yang selama ini menganut sistem nomor urut, maka putusan MK tersebut akan membuat mereka kelabakan.

Namun tidak dengan kubu PKS. Partai berlambang dua bulan sabit emas tersebut justru bersyukur. Ada blessing in disguise, katanya.

“Putusan MK justru tidak mempersulit bagi caleg PKS. Kami responsif dan akan segera ditindaklanjuti,” papar Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddik kepada myRMnews, Rabu pagi (24/12).

Menurut politisi vokal di Senayan ini, PKS memang awalnya patuh terhadap UU Pemilu dengan menerapkan sistem pencalegan sesuai pasal 214. Yakni sistem nomor urut.

“Dengan sistem suara terbanyak itu, justru merangsang seluruh caleg PKS untuk berkompetisi secara sehat, fair dan positif. Saatnya sekarang caleg-caleg muda dan baru bisa membuktikan kualitasnya untuk layak dipilih rakyat,” paparnya.

Mahfud sendiri menambahkan, PKS merupakan kubu yang dari awal sebenarnya mendukung suara terbanyak saat pembahasan RUU Pemilu. Namun, usulan PKS dan PAN saat itu dijegal oleh partai-partai besar semacam PDI Perjuangan dan PKB.

Dikabulkannya uji materi yang membatalkan sistem nomor urut dalam menentukan caleg mengagetkan sejumlah partai politik.

Bagi partai yang selama ini sakleg menggunakan sistem nomor urut bagi caleg terpilih tersebut otomatis dibuat kelimpungan. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan bahwa caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

“Putusan MK ini akan membuat partai yang tidak menerapkan suara terbanyak akan kelabakan,” kata Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfidz kepada myRMnews, Rabu pagi (24/12).

Irgan mengakui bahwa partainya cukup kaget dengan putusan MK yang dibacakan dalam sidang kemarin (Selasa, 23/12). Karena, PPP selama ini menggunakan sistem nomor urut sesuai dengan UU Pemilu No. 10/2008.

“PPP akan kerepotan. Kenapa baru sekarang diambil keputusan, ini akan mengubah konstelasi internal partai yang selama ini menggunakan nomor urut,” kecam Irgan.

Harusnya, sambung dia, MK mengambil keputusan ini jauh hari sebelum partai-partai menetapkan caleg.

“Karena ini putusan hukum, kami akan tunduk. Segera, PPP akan menyelaraskan sistem ini dan perlu sosialisasi,” pungkasnya.

Uji materiil terhadap pasal 214 UU Pemilu tentang syarat pencalegan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Aturan soal aturan syarat bilangan pembagi pemilih 30 persen bagi calon legislatif tersebut dianggap bertentangan dengan substansi kedaultan rakyat seperti dalam UUD 1945.

Dalam putusan hakim konstiitusi, Selasa sore tadi (23/12), MK mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon yakni M. Soleh (caleg PDIP) dkk.

Sidang MK yang dipimpin Ketua Mahfud MD tersebut menyatakan, pasal tersebut inkonstitusional.

“Menyatakan pasal 214 huruf a, b, c, d ,dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan UUD RI 1945. Selanjutnya, menyatakan pasal 214 huruf a, b, c,d, dan e UU No 10/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” papar Mahfud MD.

Dengan sistem proporsional terbuka, maka publik secara bebas dapat memilih dan menentukan caleg yang dipilihnya.

Maka akan lebih sederhana ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang terpilih dengan suara atau dukungan rakyat paling banyak.

Mahfud MD menambahkan, dengan putusan tersebut, ia menjamin tidak akan terjadi hambatan yang pelik. Termasuk soal pelaksanaannya oleh KPU.