Idu pemindahan ibukota kembali muncul. Wacananya, pusat pemerintahan bakal dipindah dari Jakarta ke luar Jawa. Dua pilihan, Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah.

”Lokasi pantai timur Kalimantan cukup strategis dan posisinya di tengah-tengah,” kata Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group Andrinof A. Chaniago dalam pemaparan visi Indonesia 2033 di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin (9/12).

Demikian seperti ditulis di Jawapos.com

Menurut dia, kebutuhan untuk memindahkan ibu kota negara sudah sangat mendesak. Dia mengingatkan adanya prediksi Jakarta mengalami kemacetan total pada 2014. Belakangan, kata Andrinof, prediksi itu malah sudah direvisi menjadi 2011.

“Persiapan pemindahan seharusnya bisa dimulai dari 2010,” ujar dosen FISIP Universitas Indonesia tersebut.

Gagasan visi Indonesia 2033 dirumuskan bersama Ahmad Erani Yustika, dosen Universitas Brawijaya yang kini menjadi direktur utama Indef.

Wacana pemindahan ibu kota tersebut juga sempat muncul pada era Orba. Tapi, lokasi yang ditawarkan masih di sekitar Jakarta.

Beberapa alternatif yang pernah disodorkan, antara lain, Jonggol, Bogor; Serang bagian selatan; Bogor Selatan; dan Subang, Jabar.

Ternyata, sampai saat ini Indonesia belum juga terlepas dari penjajah. Dan, penjajah itu adalah “VOC baru” (Vereenigde Oostindische Compagnie – Perserikatan Dagang Hindia Belanda) yang berwujud korporasi asing secara ekonomi.

“Sejarah kembali terulang. Kita dijajah oleh VOC baru seperti Exxon mobil dan Chevron serta korporasi asing lainnya,” kata Prof. Amien Rais dalam “Dialog Ilmiah Manajemen ke-XII” di Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Sabtu (22/11) seperti dilansir Antara.

Menurut dia, penjajahan bentuk baru itu bukan hanya di sektor ekonomi seperti pelayaran, telekomunikasi dan pertambangan tapi juga menjamah dunia pendidikan di mana ke depan saham di bidang pendidikan bisa dipegang pihak asing.

Bahkan saat ini hampir sebagian besar saham BUMN dikuasai oleh asing. Yang paling parah menurut dia, Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di tanah air yang dikelola korporasi-korporasi asing itu sangat sedikit keuntungannya bagi Indonesia.

Dicontohkannya, seperti pengeboran minyak lepas pantai di Natuna Provinsi Kepulauan Riau selama puluhan tahun dikelola dalam 20 tahun terakhir hanya nol persen keuntungan untuk Indonesia sementara 100 persen untuk freeport.

Bahkan ia menganggap selama ini ada kekeliruan besar dalam kebijakan pengelolaan SDA terutama sektor migas dimana ada ketentuan yang tidak masuk akal bahwa hanya 20 persen gas yang bisa digunakan Indonesia selebihnya diekspor.

Selama ini beberapa daerah di Indonesia masih mengalami pemadaman listrik dengan alasan ketiadaan pasokan bahan bakar sementara migas yang dihasilkan dari perut bumi tanah air di ekspor ke negara lain.

Dia menambahkan, banyak korporasi asing yang sudah menjadi negara di atas negara, yang memiliki kekuasaan terhadap pemimpin sementara rakyat tidak berhak mengetahui tentang pengelolaan SDA yang dimiliki.

“Tanpa sepengetahuan kita Exxon mobil di Natuna membangun pipa gas di laut yang berujung di Singapura dan menjual hasil alam kita langsung kesana,” tambahnya.

Mantan ketua MPR RI itu menilai kondisi tersebut termasuk dalam bentuk korupsi yang paling berat yaitu korupsi dari kekuatan yang memberikan jalan tol kepada koporasi asing untuk mengeruk hasil alam tanpa memberikan keuntungan bagi rakyat.