Pemilu semakin dekat, semakin banyak pula lembaga riset berlomba-lomba pamer opininya. Dalam dua minggu terakhir saja, tercatat ada lima lembaga opini publik membeberkan hasil risetnya.

Mulai dari Lembaga Survei Indonesia (LSI/Saifull Mudjani), Cirus Surveyors Group, Puskaptis, Lingkaran Survei Indonesia (LSI/Denny JA) dan baru-baru ini muncul pula Reform Institute.

Nah, hari ini muncul baru lagi. Indonesian Political Marketing Research yang merupakan lembaga riset politik baru di bawah naungan MarkPlus Institute of Marketing, memaparkan temuan opini publiknya.

Dalam rilisnya yang diterima myRMnews, Selasa (23/12), cukup menarik disimak kemunculan Prabowo Subianto sebagai ‘kuda hitam’.

Capres dari Partai Gerindra yang baru saja ditinggal ibunda tercintanya itu malah menyalip popularitas Megawati Soekarnoputri, Capres PDI Perjuangan.

Dari 16.800 responden dari seluruh Indonesia periode minggu I dan III November 2008, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin error 0,75 persen, ternyata SBY masih teratas popularitasnya, 62,8 persen.

Prabowo sendiri meraih 45,3 persen, sedangkan Megawati 37,7 persen. Berturut-turut adalah Raja Jogja, Sri Sultan Hamengku Buwono X (28,9 persen), Soetrisno Bachir (20,9 persen), Amien Rais (20,1 persen), Wiranto (20,1 persen), Jusuf Kalla (16 persen), Hidayat Nur Wahid (14,4 persen) dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dengan tingkat keterpilihan 11,8 persen.

Menyebut nama Prabowo Subijanto tentu orang selalu teringat dengan kasus penculikan aktivis menjelang runtuhnya Orde Baru.

Bahkan, apapun kiprah mantan Danjen Kopassus yang pensiun dini di dunia politik mengundang kontroversi. Saat namanya menyembul di antara para calon presiden 2009, dia pun kembali dihantam isu klasik: pelanggaran HAM berat.

Putra begawan ekonom Soemitro Djojohadikusumo itu juga dicap sebagai jenderal tentara yang berlumur darah. Namun, bagi Prabowo, isu-isu yang menyudutkan seperti itu dianggapnya bukan sebagai penghalang untuk terus maju di gelanggang Pilpres.

Secara tegas, Prabowo Subijanto yang kini menjadi capres dari Partai Gerindra itu menyatakan siap menghadapi politisasi isu HAM. Upaya menjegal dirinya sudah terbaca, kata Prabowo.

”Jika masalah HAM ini dijadikan alat politik, saya akan menghadapi pula dengan politik,” tegas jenderal purnawirawan bintang tiga itu di depan petinggin dan kader PPP dalam acara “Forum PPP Mendengar” di markas DPP PPP Jakarta, Senin tadi malam (15/12).

Seorang panelis, yaitu kriminolog UI Prof. Rony Nitibaskara menyinggung masalah pelanggaran HAM itu kepada Prabowo dalam konteks pencapresannya.

Ditegaskan, Prabowo sangat menghormati hukum dan HAM dan hal itu telah dibuktikan dengan ketundukkannya pada keputusan Panglima TNI yang memecatnya dari jabatan militer pada awal reformasi dulu.

Namun demikian, mantan menantu penguasa Orde Baru Soeharto (alm) itu menambahkan, dirinya juga akan menolak setiap pesanan asing yang berupaya melakukan intervensi kepada bangsa ini lewat persoalan HAM masa lalu.

“Saya hormati HAM dan hukum, tapi saya akan menolak mengikuti apa pun yang dikatakan asing.

>>> Laporan Zul Sikumbang di MyRMNews.com

“Bahkan ada yang bilang, kalau PKS sama PDI Perjuangan bersatu, dua-duanya sekarang berada di tengah. PDI-P dari kiri ke tengah, PKS dari kanan (partai Islam) ke tengah (nasionalis)”.

Hari Kamis sore (11/12) kemarin saya tak sengaja bisa bertemu dengan Taufik Kiemas, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDI Perjuangan yang juga suami dari Megawati Soekarnoputri di SPBU miliknya di Pejompongan, Jakarta Pusat.

"Orang Kuat di Samping Mega"

Awalnya saya cuma mau ngobrol sama Mas Helmi Fauzi, dari Megawati Institute. Kebetulan, Pak TK lagi tidak ada tamu sehingga saya diajak masuk ke ruangannya. Di sore itu, banyak hal yang kami bertiga obrolkan, sebelum datang menyusul Mas Putut (Wapemred GATRA sekaligus Caleg PDIP) dan Pak Daryatmo, Ketua DPP.

Berikut kutipan wawancara yang BUKAN off the record yang bisa saya tulis:

Rabu malam (10/12) Anda dan Ibu Mega bertemu langsung dengan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh. Sepertinya sangat intensif. Ada agenda apa?

Nggak ada apa-apa. Itu cuma kebetulan. Silaturahmi biasa saja. Pak Surya Paloh itu sudah seperti abang sendiri. Sudah lama nggak ketemu juga.

Masa sekedar kangen-kangenan saja?

Mbak Mega kan malamnya diundang di acaranya Mas Andi F. Noya (Kick Andy, Red). Itu kan di studionya Metro TV. Masak yang punya (Surya Paloh, Red) nggak mau menyambut. Bener nggak. Hahaha…

Apa pertemuan dengan Surya Paloh bicara soal koalisi Golkar-PDI Perjuangan?

Nggak ada, tuh. Kita ngobrol biasa. Asyik-asyik saja. Bang Surya dan saya punya pandangan saya tentang ideologi. Itu penting karena kita sekarang ini kan sedang krisis ideologi.

Ideologi yang mana?

Pancasila. Kita bicara dulu ideologi, gimana negara ini harus kuat. Rakyatnya adil dan makmur. Baru nanti bicara pemilu dan pilpres. Seperti yang saya bilang, Indonesia ini dalam bahaya. Krisis ideologi. Kalau kita biarkan, mau jadi apa. Sederhana saja, save our nations. Baru bicara politik praktisnya.

Artinya, Golkar dan PDI Perjuangan bisa satu ideologi?

Lha, iya. Golkar dan PDI Perjuangan sama-sama prihatin, kenapa Pancasila sekarang banyak ditinggalkan. Kita sama punya pandangan. Ini yang harus disatukan sehingga bisa menjadi kekuatan besar menjaga NKRI. Siapa sih yang mau negara ini hancur. Tidak ada. Makanya, kita harus jaga benar-benar. Sekarang kan tidak. Kedaulatan kita sudah terancam. Banyak pulau hilang dicaplok negara lain. Ekonomi kita ditindas IMF. Kita selalu utang ke luar negeri, sementara petani sulit mendapat pupuk.

Golkar dan PDI Perjuangan berarti sudah mengerucut untuk “kawin politik”?

Partai mana yang sekarang paling besar. Golkar kan. PDI Perjuangan nomor dua. Kalau dua kekuatan ini digabungkan, sama-sama menjunjung ideologi NKRI dan Pancasila, bangsa ini akan menjadi sangat kuat. Tidak disetir asing. Tapi bukan berarti partai lain kita tinggalkan.

Justru ide koalisi Golkar-PDI Perjuangan dinilai hanya manuver politik individu, antara Anda dan Surya Paloh?

Nggak, dong. Saya kan bawa PDI Perjuangan. Bang Surya Paloh juga begitu, bawa Golkar.

Di Golkar sendiri terpecah soal ajakan koalisi dengan PDI Perjuangan.

Memang ada friksi. Gampang saja. Tinggal kita ajak bicara ideologi ini baik-baik. Golkar menurut saya solid kok. Tunggu waktu saja. Akhir Desember ini, PDI Perjuangan dan Golkar akan membuat forum dengan mengundang 26 bupati/walikota se-Jawa Barat dalam rangka konsolidasi ini.

Bagaimana dengan cawapres untuk Megawati?

Tunggu saja. Januari nanti kan ada Rakernas PDI Perjuangan. Semua masih digodok. Banyak memang nama yang muncul. Bisa saja dengan Sultan, mungkin juga Pak Hidayat (Hidayat Nur Wahid/PKS, Red) atau juga Mas Prabowo (Prabowo Subianto/Gerindra, Red). Nanti tinggal ditentukan siapa yang dipilih Mbak Mega.

Syaratnya?

Satu, ideologinya harus sama. Pancasila dan NKRI. Itu harga mati. Kedua, nanti tunggu hasil survei, siapa tokoh yang populer yang layak mendampingi Mbak Mega. Dari situ kita tahu, rakyat maunya siapa.

PDI Perjuangan juga akan merangkul PKS?

Semua kita ajak bicara. Saya sudah bicara juga dengan Pak Tifatul (Tifatul Sembiring/Presiden PKS, Red). Bahkan ada yang bilang, kalau PKS sama PDI Perjuangan bersatu, dua-duanya sekarang berada di tengah. PDI Perjuangan dari kiri ke tengah, PKS begitu juga dari kanan (partai Islam) ke tengah (nasionalis).

Tapi popularitas PDI Perjuangan sendiri menurut survei anjlok.

Kita masih punya massa tradisional yang solid mendukung PDI Perjuangan. Kita nggak khawatir. 20 persen suara tetap akan tercapai. Rakyat sudah tahu, kok. Sembako di mana-mana mahal, BBM mahal, ke dokter mahal, sekolah mahal. PDI Perjuangan memperjuangkan itu semua agar rakyat bisa merasa adil dan makmur. Jangan sudah sulit, rakyat dibikin sulit lagi. Itu salahnya pemerintah sekarang yang terlalu tunduk sama asing. Tidak bisa mandiri.

Di Pemilu 2009, berapa dana kampanye PDI Perjuangan?

Menang pemilu tidak harus harus pakai uang, mas. Banyak dana dikeluarkan buat iklan dan sebagainya, kalau memang rakyat tidak suka dan tidak memilih, mau bilang apa. PDI Perjuangan tidak uang besar. Untuk bikin spanduk dan poster saja patungan. Inilah semangat yang harus diangkat, gotong-royong sesuai Pancasila. Tak punya uang banyak, tapi PDI Perjuangan tetap yakin menang. ***

Dalam memimpin Republik Indonesia di masa datang, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku akan memajukan dunia pelayaran dan memaksimalkan kekayaan dalam laut.

“Selama ini kan hanya berorientasi ke daratan, yang hasilnya menimbulkan ketimpangan seperti sekarang ini,” ujarnya, Jumat malam (12/12) saat menghadiri Forum PPP di Kantor PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta.

Dalam pencapresanya, Sri Sultan mengaku sudah menyiapkan dua strategi untuk memimpin negeri ini.

Yakni, strategi maritim dan Bhinneka Tunggal Ika. Strategi maritim, lanjut Sultan, dilandasi dari posisi Indonesia yang dikelilingi laut.

Strategi ini akan digunakan untuk memaksimalkan potensi kekayaan laut.

“Kita perlu pelayaran yang dapat menjangkau seluruh wilayah,” katanya.

Sedangkan strategi Bhinneka Tunggal Ika, kata Sultan, sebagai strategi persatuan.

“Indonesia membutuhkan pendekatan secara kebudayaan untuk menyatukan seluruh wilayah. Itulah yang sesuai dengan kondisi yang ada,” jelasnya.

Kedua strategi ini, aku Sultan, yang akan ditawarkannya kepada partai-partai politik yang bakal meminangnya sebagai calon presiden.

Bekas Ketua MPR M. Amien Rais ternyata masih punya nyali juga untuk maju sebagai capres 2009. Tapi, buru-buru MAR mengaku cuma siap jadi “pemain cadangan” saja.

Nyali besar tak diimbangi kekuatan modal juga percuma. Kalau hanya maju nyapres dengan modal dengkul sekalipun, bagi Amien Rais kursi Presiden RI hanya mimpi.

“Kans saya amat sangat kecil karena tak termasuk yang gede uangnya, jadi cukup di bangku cadangan,” ujarnya setelah diskusi “Media dan Pemilu” di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (10/12).

Ketua Majelis Penasihat DPP PAN itu menuding, Pilpres 2009 masih akan dipenuhi pertarungan kandidat presiden yang hanya bermodal uang. Indikasinya, kata dia, adalah bernafsunya para capres tersebut untuk berlomba-lomba menebar pesona dengan memasang iklan di media cetak dan televisi.

“Kita sebenarnya sedang menghadapi sebuah musibah politik yang serius,” keluh Amien. Kriteria capres ideal, kata dia, sudah bergeser dari calon yang punya visi kebangsaan kuat ke tokoh yang mampu tampil semenarik mungkin dalam iklan.

Media, lanjut Amien, bukan lagi menjadi ajang pertarungan ide, kejujuran, dan track record calon pemimpin. Tapi, semata-mata menjadi alat untuk tebar pesona dan propaganda murahan.

“Memilih ‘lurah Indonesia’ itu seharusnya tak seperti memilih lurah di desa, siapa yang goceknya paling tebal, dialah pemenangnya,” ketusnya.

Pada 2004 Amien yang berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo terpental. Dia harus berpuas hanya di urutan keempat di bawah SBY, Mega, dan Wiranto.

“Andai ada yang meminta saya (maju capres) dan itu masuk akal, saya siap turun gunung lagi,” ujar mantan ketua umum PP Muhammadiyah tersebut.

Hingga saat ini, aktivitas Amien memang kembali seperti sebelum masuk dunia politik. Yaitu, menjadi guru besar di UGM Jogjakarta. “Jadi, kalaupun tidak ada yang mencalonkan, saya akan tetap bahagia seperti sekarang ini,” tandasnya.

Di tempat yang sama, pakar komunikasi politik UI Effendy Ghazali mengatakan, iklan politik yang ditampilkan para kandidat capres memang bisa menipu publik. Citra seorang tokoh dikemas sedemikian rupa untuk meraih simpati masyarakat. “Itu fenomena implosion, tayangan mereka (capres, Red) di media nanti akan sulit dibedakan antara politik dan entertainment,” jelasnya.

Akibat iklan itu pula, tokoh politik tak lagi dilihat substansi yang dibicarakannya. Masyarakat lebih akan menilai gaya dan tata perilaku mereka. Effendy pun mencontohkan fenomena SBY pada 2004. “Pak SBY muncul sebagai tokoh idola karena banyak disebut sebagai calon presiden yang ganteng,” ujarnya.

>>> Dikutip dari Jawa Pos (11/12).

Pengalaman Pilpres 2004 membuktikan bahwa “salah pilih orang” untuk diduetkan dengan Mega menyebabkan capres PDIP keok. Karena itu, peran cawapres akan sangat menentukan terdongkraknya Megawati untuk kembali ke Istana.

Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan, ada 17 kandidat cawapres Megawati yang sudah terjaring. DPP PDIP mencoba menggunakan perangkat survei untuk melihat popularitas dan elektabilitas masing-masing kandidat. 

Dua lembaga survei yang masih dirahasiakan diminta untuk mengecek langsung di lapangan sebanyak lima kali putaran survei. Hingga kini, sudah tiga putaran survei yang dilakukan.

”Kami masih menunggu dua kali survei lagi untuk melihat tren masyarakat. Bagi kami, hasil survei menjadi salah satu ukuran utama,” kata Sekjen PDIP Pramono Anung di Jakarta kemarin (23/11). 

Karena itu, rencana untuk mengumumkan nama cawapres pendamping Megawati pada Rakernas IV PDIP di Solo November nanti hampir pasti ditunda. Pram tak mau mengungkapkan nama-nama tokoh yang sudah disurvei itu. 

“Tunggu saja nantilah. Yang jelas, semua nama yang ikut disurvei itu kredibel,” ujarnya.

Dalam sebuah diskusi di DPR Jumat lalu, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait membocorkan hasil tiga putaran survei mengerucut kepada lima nama teratas. Kelimanya adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan HB X, Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto, Ketua MPR sekaligus anggota Majelis Syura DPP PKS Hidayat Nurwahid, dan Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Prabowo.

Adapun ke-12 nama yang lain itu adalah Din Syamsuddin, Ryamizard Ryacudu, Sutiyoso, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Hasyim Muzadi, Jimly Asshiddiqie, Antasari Azhar, Rizal Ramli, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, dan CEO <i>Jawa Pos</i>  Dahlan Iskan.

Ketika dikonfirmasi kembali, Maruarar Sirait menegaskan bahwa faktor ideologis, kemampuan kerja sama, dan potensi menambah suara dalam pilpres menjadi tiga kriteria utama DPP PDIP dalam menentukan cawapres untuk Megawati.

Dia mencontohkan, Megawati yang bervisi ekonomi Pancasila tidak mungkin klop dengan tokoh yang bervisi ekonomi neoliberal. ”Pasti ada tabrakan dalam pemerintahan nanti,” ujar Arar -panggilan akrab Maruarar Sirait.

Selain itu, imbuh Arar, seorang cawapres harus mampu memberikan konstribusi suara secara signifikan. Minimal, mengimbangi potensi pundi-pundi suara milik capresnya. Tanpa itu, mustahil pasangan tersebut bisa memenangi pilpres.

“Kemampuan menambah suara itu bisa dari karisma diri cawapres sendiri atau mesin politik yang melatarbelakanginya, misalnya parpol. Bisa juga dari ormas atau kelompok sosial yang memberikan dukungan,” ungkap putra politikus senior Sabam Sirait itu.

Lantas, bagaimana penilaiannya terhadap kelima nama yang, kabarnya, berada di posisi puncak survei-survei PDIP? ”Kalau Pak Hidayat, mesin politiknya (PKS, Red) jelas menonjol. Sedangkan Sri Sultan dan JK (Jusuf Kalla) unggul dari segi ketokohan. Cuma, apakah mesin politiknya (Golkar, Red) bisa solid,” katanya.

Hanya, imbuh Arar, Kalla memiliki nilai plus karena masih menjadi tokoh representasi luar Jawa yang cukup kuat. “Hasil survei mana pun mengatakan itu. Paling tidak itu kalau dibandingkan dengan Akbar Tanjung, Din Syamsuddin, maupun Fadel Muhammad,” tutur Ketua Umum Taruna Merah Putih -salah satu sayap organisasi PDIP yang khusus membidik segmen pemuda- itu.

Arar menambahkan, rating Prabowo dengan Partai Gerindra juga cenderung terus menanjak. “Program-programnya yang prorakyat kami lihat cukup baik,” ujar Arar. Adapun Partai Hanura yang dipimpin Wiranto, imbuh dia, memiliki jaringan ke daerah yang cukup memadai. Itu juga bisa menjadi modal penting ketika berduet dengan Megawati.

Hanya, ketika ditanya arah kecenderungan pilihan DPP PDIP, Arar buru-buru mengelak. “Cawapres Ibu Mega bukan hanya pilihan elite. Dia harus diterima grass root. Karena itu, kami memperhatikan pemikiran mereka,” tegasnya.

>>> Seperti dilansir oleh Jawa Pos (Senin, 24/11).

Yusril Ihza Mahendra (YIM) tak bergeming meskipun “ditembak” kanan-kini. Saat ini, Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) itu tengah menghadapi kasus korupsi Sismibakum Rp 400 miliar yang tengah disidik Kejaksaan Agung. Mantan Menkum dan Perundangan-undangan serta Mensesneg itu mengaku tetap akan maju sebagai calon presiden 2009.

“Ya, dong. Saya tetap maju,” ujarnya mantap di pressroom DPR, Senayan, Jumat sore (21/11).

Tidak masalah bagi suami Rika Kato ini. Bukan halangan bagi Yusril untuk tetap maju sebagai capres alternatif meski partainya belum tentu meraih suara signifikan dalam Pemilu Legislatif 2009.

Apalagi, kasus yang sekarang ini tengah membelitnya. Yusril tak peduli dengan citra yang dimata publik mungkin miring.

“Meski babak belur, saya maju terus,” tukasnya diselingi tawa. 

>>> Dimuat di MyRMNews.com (Jumat, 21/11)

Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Barack Obama berhasil memenangkan pemilihan presiden 2008 pecundangi kandidat Partai Republik, John McCain.

Gue Emang OK!

Berdasarkan perhitungan suara terbaru yang dipublikasikan BBC, Obama berhasil memperoleh suara mutlak 297 electoral votes dari 270 electoral votes yang dibutuhkan. 

Sementara McCain hanya memperoleh suara 145 electoral votes.

Dengan perolehan suara ini, Barry, sapaan kecil Obama, dipastikan akan mengambil tampuk kekuasaan dari tangan Presiden George W Bush selama dua periode ini. 

Obama juga mencatat sejarah dunia sebagai presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat yang didominasi kulit putih selama ini.

Selamat, Barry!

Calon Presiden (capres) yang akan memimpin bangsa Indonesia lima tahun ke depan ternyata tak cukup hanya bisa baca-tulis maupun bergelar sarjana baik S1 maupun master (S2).

Tapi, seorang capres ke depan juga harus punya titel tinggi. Setidaknya, adalah lulusan doktoral atau Ph.D alias Doctor of Philosophy dari kampus-kampus mancanegara.

Itulah syarat baru bagi capres 2009 yang diajukan kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tak kurang dari 300 kader partai berlambang dua bulan sabit emas yang bertitel Ph.D akan diseleksi untuk menjadi capres PKS di Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.

Demikian diungkap Presiden PKS Tifatul Sembiring di sela kampanye pasangan calon walikota-calon wakil walikota Bandung, Taufikurahman-Abu Syauqi, di Lapangan Gasibu, Bandung, Senin sore (4/8).

Salah satu nama yang di-capres-kan PKS dengan syarat Ph.D tersebut adalah Hidayat Nur Wahid (HNW) yang kini menjabat Ketua MPR dan mantan Presiden PKS. Kata Tifatul, masih banyak kader PKS yang punya titel tersebut dan dinilai punya kapasitas sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan.

Yang membanggakan, kata Tifatul, kader-kader PKS yang disiapkan menjadi capres maupun calon legislator saat ini adalah “balita” alias di bawah 50 tahun. Artinya, PKS concern dengan kepemimpinan anak-anak muda yang punya pengalaman yang mumpuni.

Tiga misi yang diemban PKS menjagokan kader-kader ‘balita’ adalah perubahan, pelayanan, dan penyelamatan.

“Indonesia saat ini rusak karena adanya KKN, masalah ketahanan pangan, kesehatan dan kemiskinan. Itu semua bisa ditangani dan bisa dilakukan oleh anak-anak muda,” tandas Tifatul bangga. [iga]