Uji materiil terhadap pasal 214 UU Pemilu tentang syarat pencalegan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Aturan soal aturan syarat bilangan pembagi pemilih 30 persen bagi calon legislatif tersebut dianggap bertentangan dengan substansi kedaultan rakyat seperti dalam UUD 1945.

Dalam putusan hakim konstiitusi, Selasa sore tadi (23/12), MK mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon yakni M. Soleh (caleg PDIP) dkk.

Sidang MK yang dipimpin Ketua Mahfud MD tersebut menyatakan, pasal tersebut inkonstitusional.

“Menyatakan pasal 214 huruf a, b, c, d ,dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan UUD RI 1945. Selanjutnya, menyatakan pasal 214 huruf a, b, c,d, dan e UU No 10/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” papar Mahfud MD.

Dengan sistem proporsional terbuka, maka publik secara bebas dapat memilih dan menentukan caleg yang dipilihnya.

Maka akan lebih sederhana ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang terpilih dengan suara atau dukungan rakyat paling banyak.

Mahfud MD menambahkan, dengan putusan tersebut, ia menjamin tidak akan terjadi hambatan yang pelik. Termasuk soal pelaksanaannya oleh KPU.

Mantan elit Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang cukup vokal di parlemen awal 2004, Mohammad AS Hikam berlabuh ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Doktor politik yang sebelumnya menjadi loyalis Gus Dur itu lebih memilih untuk bergabung bersama Jenderal (Pur) Wiranto di partai barunya.

AS Hikam saat berbincang dengan myRMnews di kediamannya, di kawasan Pamulang, Tangerang, Banten, Sabtu siang (16/8) mengaku dirinya sudah resmi menjadi calon legislator dari Hanura.

“Saya sudah diminta langsung Pak Wiranto,” tukas mantan Menristek era Presiden Gus Dur itu.

AS Hikam mengaku tengah mempersiapkan kampanyenya untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IX, yakni untuk Kabupaten Tuban dan Bojonegoro.

“Saya lebih mantab sekarang,” tegas mantan anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang di-recall Gus Dur ini.

Hikam yang sebelum menjadi politisi dikenal sebagai pengamat politik LIPI yang kritis itu pernah disebut-sebut akan merapat ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) bersama mantan-mantan elit PKB yang dipecat. Seperti Alwi Shihab, Choirul Anam (Cak Anam) dan lainnya. [iga]

Pemerintah menyambut baik keputusan sejumlah partai politik yang menggunakan sistem suara terbanyak dalan pemilu legislatif mendatang. Hal tersebut dikemukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka siang ini, Selasa (13/8).

”Pemerintah menyambut baik karena sejak semula sikap dan usulan pemerintah ke arah itu. Ke arah sistem proporsional terbuka, tanpa nomor urut. Apa yang yang kini dikenal dengan suara terbanyak, bukan nomor sepatu,” kata SBY.

Presiden menyatakan, pemberlakuan sistem ini akan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap caleg dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mewakili mereka di DPR.

”Tentu ini lebih adil memberikan kesamaan kesempatan dan betul-betul suara konstituen di masing-masing daerah itu diwujudkan dengan siapa yang mewakilinya,” ujar SBY.

SBY juga menyebutkan, tren suara terbanyak menunjukkan langkah maju bagi perkembangan demokrasi di tanah air.

Pemerintah, kata SBY, pernah mengusulkan agar sistem ini diberlakukan padas 2009. Usulan tersebut disampaikan pemerintah pada saat pertemuan kaukus parlemen perempuan dua tahun yang lalu.

”Saya sampaikan bahwa, secara pribadi maupun posisi pemerintah ternyata sama dengan pandangan ini untuk kita betul-betul menuju sistem proporsional terbuka. Ini langkah maju dari perkembangan demokrasi di tanah air,” kata Ketua Dewan Penasihat Partai Demokrat ini. [yat]

Ini to caleg PPP?

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) menyatakan telah memiliki 672 orang calon anggota legislatif (caleg) DPR untuk Pemilu 2009. Dari 672 caleg tersebut terdapat nama-nama sejumlah artis dan tokoh publik. Sekretaris Jenderal DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz menyebutkan artis yang menjadi caleg DPR dari PPP antara lain adalah Marissa Haque, Evie Tamala, Lyra Virna, Ferry Irawan, Okky Asokawati, Ratih Sanggarwati dan Julia Perez, si pemilik dada montok yang dikenal sebagai ‘bom seks’.

Selain itu terdapat sejumlah nama artis yang merupakan
kader PPP yang dicalonkan kembali menjadi caleg yakni Emilia Contessa dan anaknya Denada, Mieke Wijaya, Rahman Yacob dan Soultan Saladin.

“Deretan nama artis yang menjadi caleg PPP bukan merupakan latah mengikuti caleg partai lain dari kalangan artis,” ujar Irgan seperti dilansir myRMnews.

Ia juga menyebutkan, sejak era Orde Baru, artis yang menjadi caleg PPP sudah ada, tidak hanya sekarang saja. “Rhoma Irama, misalnya meski dia dilarang tampil di televisi atau dibatasi pertunjukkannya ketika itu,” sebutnya.

Sementara penyanyi dangdut Kristina, yang merupakan istri anggota DPR dari PPP, Al Amin Nasution sedang dirayu untuk bersedia menjadi caleg. Mantan Ketua Umum PBR Zainuddin MZ, mantan anggota DPR dari PAN Joko Edi, ulama KH Nur Iskandar SQ, mantan Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif, serta mantan pebulutangkis Icuk Sugiarto juga dijadikan caleg dari PPP.

“Para caleg dari PPP telah mengambil formulir pendaftaran di KPU tetapi saya belum tahu apakah mereka semua mengembalikan formulir itu setelah diisi dan dilengkapi persyaratannya,” kata Irgan.

Tak hanya artis dan politisi saja, PPP juga berharap Rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan bergabung ke PPP.

“Akademisi Fadil Hasan dari Indef sudah pasti menjadi caleg dari PPP,” tandas Irgan. [rid]

Parpol masih dianggap institusi keluarga bukan institusi publik. Sejumlah anak petinggi partai politik mendaftarkan anaknya sebagai calon legislatif.

Nama-nama seperti Edi Baskoro anak dari penasihat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Puan Maharani putri dari Megawati Soekarnoputri, Nur Agus Haz anak dari mantan ketua DPP PPP Hamzah Haz, dan Fikri Haikal putra pendiri Partai Bintang Reformasi Zainudin MZ, akan dicatat sebagai calon legislatif.

Menanggapi hal ini, pengamat politik Fadjroel Rachman mengatakan fenomena ini merupakan cerminan buruk dari kaderisasi partai politik.

“Rupanya para pemimpin parpol masih menganggap bahwa parpol milik keluarga,” katanya kepada myRMnews pagi ini (Jumat, 1/8).

Calon presiden Pemilu 2009 mewakili kaum muda ini berpendapat, proses kaderisasi yang ada di parpol tidak berjalan. Petinggi parpol menganggap, dibentuknya parpol tersebut hanya untuk mengakomodasi kepentingan keluarga belaka. Sehingga proses rekruitmen yang terjadi hanya seputar lingkungan keluarga saja.

“Mereka (petinggi partai) menutup diri untuk berkompetisi yang fair,” katanya.

Sistem politik ini, kata mantan aktifis 1980-an ini, mirip dengan sistem politik feodal dan kerajaan, dimana lembaga politik dibentuk hanya untuk menampung kepentingan keluarga.

“Demokrasi di Indonesia seperti demokrasi sinetron. Jadi semua hanya bersandiwara saja,” katanya.

Meski saat ini disebut era reformasi, namun kata Fajroel, sistem politik yang terjadi saat ini tidak berbeda dengan sistem politik era Orde Baru Soeharto. Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan adalah orang-orang yang selalu mendapatkan kesempatan memegang jabatan publik. [min]

PERJALANAN era reformasi selama satu dekade ini semakin memperlihatkan gejala politik yang bersifat paradoksal. Hampir semua hal ihwal yang dikecam pada rezim Orde Baru seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme kini secara telanjang dipraktikkan elite partai politik peserta Pemilu 2009.

Para elite itu seperti memakai topeng. Guratan wajah reformis terlihat pada saat mereka berperan sebagai aktivis yang ikut-ikutan mencaci maki penguasa sebelumnya yang dinilai memperagakan nepotisme politik.

Ketika kekuasaan berada dalam genggaman, para elite melepas topeng. Perangai asli muncul. Mereka pun melanggengkan praktik politik nepotisme.

Tamak kekuasaan dengan membawa kerabat tidak pernah ditanggalkan. Perilaku elite seakan membenarkan pemeo yang mengatakan sekecil apa pun kekuasaan cenderung korup.

Mestinya, tradisi politik kekerabatan itu hanya dijumpai dalam masyarakat yang belum bergaul dengan peradaban modern. Namun, fakta itulah yang kini disuguhkan dalam penyusunan calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2009.

Tahapan penyerahan daftar caleg oleh partai politik peserta Pemilu 2009 kepada Komisi Pemilihan Umum baru dimulai 14 Agustus mendatang hingga 19 Agustus. Namun, hiruk-pikuk penyusunan daftar caleg sudah menembus ke luar batas tembok partai.

Orang-orang dekat penguasa partai dan mereka yang mengandalkan popularitas seperti artis menduduki nomor urut topi. Ada anak, istri, suami, dan kemenakan dari lingkaran dalam kekuasaan partai yang digadang menjadi caleg. Pemilik harta berlimpah juga tidak sulit membeli nomor jadi untuk melenggang ke Senayan.

Bagaimana nasib mereka yang sejak awal setia meniti karier dalam jalur partai politik dan tidak berlimpah uang? Mereka juga menjadi caleg, tapi berada di urutan nomor alas kaki. Mereka hanya menggantungkan harapan pada keajaiban meraih 30% suara dari bilangan pembagi agar bisa duduk menjadi wakil rakyat di DPR.

Menjadi anggota dewan sepertinya tergantung pada garis tangan. Ironisnya, garis itu dibuat pemimpin partai di atas tangan caleg. Kompetisi dan kompetensi tidak dipakai. Itulah wajah politik negeri ini yang memperlihatkan sifat paradoksal.

Partai hanya dijadikan kendaraan untuk mempertahankan dinasti politik. Elite partai sesungguhnya ingin melanggengkan genealogi politik di kalangan anggota keluarga sendiri dalam penentuan caleg. Alasan basi yang disodorkan adalah garis keturunan penting untuk menjaga ideologi.

Adalah benar bahwa genealogi politik diharapkan mampu merawat trah kekuasaan dan kelanggengan dinasti politik keluarga. Alasan lain yang sulit disangkal ialah keinginan untuk mempertahankan penguasaan atas akses ke sumber-sumber ekonomi dan finansial.

Jika parlemen jalur keluarga diberi toleransi, bukanlah mustahil DPR hasil Pemilu 2009 berisikan anak-beranak para pemimpin partai.

Pemilu pun tidak lebih sebagai sebuah ritus demokrasi untuk mengukuhkan langgam politik kekerabatan.

Pemilu haruslah dijadikan sarana konstitusional untuk mengganti aktor-aktor politik di panggung kekuasaan. Karena itu, periksa secara saksama rekam jejak caleg sebelum memilih. Jangan sekali-kali memilih caleg yang berbau nepotisme untuk meneruskan dinasti politik keluarga.
Mereka masuk kategori politikus busuk yang harus ditolak.

[Sumber: Editorial Media Indonesia - 31 Juli 2008]