Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal nomor urut dalam UU Pemilu dianggap telah menancapkan demokrasi yang kuat.

Mantan Ketua MPR M. Amien Rais di sela bedah buku putih Pilkada Maluku Utara di Jakarta Media Center (JMC) Kebon Sirih, Jakarta Pusat, mengapresiasi MK secara terbuka.

“Saya angkat topi untuk Mahfud MD (Ketua KM). Karena, dengan keputusan itu maka menguatkan demokrasi dan keadilan. Nilai demokrasi tertancap kuat atas putusan itu,” papar Amien Rais, Rabu siang (24/12).

Menurut mantan Ketua Umum PAN ini, sistem nomor urut adalah bentuk kediktatoran parpol dimana pemimpinnya membuat keputusan seenaknya dengan memberi nomor urut secara gratis kepada kroni-kroninya.

Misalnya, orang Jogja ditaruh di nomor satu di Papua. Kata Amien, itu sangat menyakitkan untuk putra daerah yang ingin maju.

“MK layak diberikan platinum, bukan emas lagi,” tukas Profesor Ilmu Politik UGM ini.

Cukup beralasan jika Megawati Soekarnoputri merasa tersangjung begitu membaca buku terbaru tentang dirinya: Mereka Bicara Mega.

Ketua Umum PDI Perjuangan yang disampul buku tersebut terlihat anggun dengan kerudung merahnya, bahkan cukup merasa penasaran juga apakah ada tulisan-tulisan dari 38 tokoh nasional yang mengkritik pedas dirinya.

Buku setebal 245 halaman yang diterbitkan Yayasan Paragraf dengan editor Zainun Akhmadi dan Rahadi Zakaria tersebut merupakan kumpulan opini tentang sosok Mega dalam kiprah politik maupun pribadinya.

Amien Rais, misalnya. Mantan Ketua MPR yang juga tokoh reformasi tersebut, dalam tulisan di buku “Mereka Bicara Mega” menyebut kalau Mega akan lebih ‘cantik’ jika mengenakan busana muslimah. Karena itu akan menjadi nilai lebih dari istri Taufik Kiemas tersebut.

“Dari segi penampilan fisik, jika saja Mbak Mega mau mengenakan busana muslimah, saya jamin akan banyak dampak politiknya. Katakanlah bisa membantu meningkatkan peraihan suara dalam pemilu legislatif maupun pemilihan presiden 2009. Walaupun, harus diingat, hal-hal yang sifatnya simbolik tidak akan menggeser hal-hal yang bersifat substansial,” papar Amien seperti ditulis di halaman 17.

Amien yang dikenal sebagai lokomotif reformasi, mengaku saat menjadi Ketua MPR juga mengamati PDI Perjuangan secara serius. Ia menyebut, ada kelompok yang mendikte kemauan Mega. Biasanya, pikiran dari kelompok ini justru menjadi garis kebijakan partai.

Mantan Ketua Umum PAN itu juga berkata, kalau Mega kembali jadi capres tetapi setting-nya sama seperti Pilpres 2004, akan sia-sia. Mumpung ini masih ada waktu, PDI Perjuangan harus benar-benar progresif mulai dari strategi, jejaring, hingga rekrutmen tim sukses profesional.

“Menurut saya, nostalgia terhadap Mbak Mega di sementara kalangan muncul kembali. Mbak Mega juga tercatat mempunyai IQ tinggi. Saya tahu itu saat dilakukan psikotes terhadap capres di pemilihan 2004. Nasionalisme dalam diri Mbak Mega cukup kuat, jauh masih lebih kuat dan bisa dipercaya ketimbang SBY,” tulis Amien Rais di artikel “Mumpung Masih Ada Waktu” halaman 20.

Bekas Ketua MPR M. Amien Rais ternyata masih punya nyali juga untuk maju sebagai capres 2009. Tapi, buru-buru MAR mengaku cuma siap jadi “pemain cadangan” saja.

Nyali besar tak diimbangi kekuatan modal juga percuma. Kalau hanya maju nyapres dengan modal dengkul sekalipun, bagi Amien Rais kursi Presiden RI hanya mimpi.

“Kans saya amat sangat kecil karena tak termasuk yang gede uangnya, jadi cukup di bangku cadangan,” ujarnya setelah diskusi “Media dan Pemilu” di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (10/12).

Ketua Majelis Penasihat DPP PAN itu menuding, Pilpres 2009 masih akan dipenuhi pertarungan kandidat presiden yang hanya bermodal uang. Indikasinya, kata dia, adalah bernafsunya para capres tersebut untuk berlomba-lomba menebar pesona dengan memasang iklan di media cetak dan televisi.

“Kita sebenarnya sedang menghadapi sebuah musibah politik yang serius,” keluh Amien. Kriteria capres ideal, kata dia, sudah bergeser dari calon yang punya visi kebangsaan kuat ke tokoh yang mampu tampil semenarik mungkin dalam iklan.

Media, lanjut Amien, bukan lagi menjadi ajang pertarungan ide, kejujuran, dan track record calon pemimpin. Tapi, semata-mata menjadi alat untuk tebar pesona dan propaganda murahan.

“Memilih ‘lurah Indonesia’ itu seharusnya tak seperti memilih lurah di desa, siapa yang goceknya paling tebal, dialah pemenangnya,” ketusnya.

Pada 2004 Amien yang berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo terpental. Dia harus berpuas hanya di urutan keempat di bawah SBY, Mega, dan Wiranto.

“Andai ada yang meminta saya (maju capres) dan itu masuk akal, saya siap turun gunung lagi,” ujar mantan ketua umum PP Muhammadiyah tersebut.

Hingga saat ini, aktivitas Amien memang kembali seperti sebelum masuk dunia politik. Yaitu, menjadi guru besar di UGM Jogjakarta. “Jadi, kalaupun tidak ada yang mencalonkan, saya akan tetap bahagia seperti sekarang ini,” tandasnya.

Di tempat yang sama, pakar komunikasi politik UI Effendy Ghazali mengatakan, iklan politik yang ditampilkan para kandidat capres memang bisa menipu publik. Citra seorang tokoh dikemas sedemikian rupa untuk meraih simpati masyarakat. “Itu fenomena implosion, tayangan mereka (capres, Red) di media nanti akan sulit dibedakan antara politik dan entertainment,” jelasnya.

Akibat iklan itu pula, tokoh politik tak lagi dilihat substansi yang dibicarakannya. Masyarakat lebih akan menilai gaya dan tata perilaku mereka. Effendy pun mencontohkan fenomena SBY pada 2004. “Pak SBY muncul sebagai tokoh idola karena banyak disebut sebagai calon presiden yang ganteng,” ujarnya.

>>> Dikutip dari Jawa Pos (11/12).

Ternyata, sampai saat ini Indonesia belum juga terlepas dari penjajah. Dan, penjajah itu adalah “VOC baru” (Vereenigde Oostindische Compagnie – Perserikatan Dagang Hindia Belanda) yang berwujud korporasi asing secara ekonomi.

“Sejarah kembali terulang. Kita dijajah oleh VOC baru seperti Exxon mobil dan Chevron serta korporasi asing lainnya,” kata Prof. Amien Rais dalam “Dialog Ilmiah Manajemen ke-XII” di Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Sabtu (22/11) seperti dilansir Antara.

Menurut dia, penjajahan bentuk baru itu bukan hanya di sektor ekonomi seperti pelayaran, telekomunikasi dan pertambangan tapi juga menjamah dunia pendidikan di mana ke depan saham di bidang pendidikan bisa dipegang pihak asing.

Bahkan saat ini hampir sebagian besar saham BUMN dikuasai oleh asing. Yang paling parah menurut dia, Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di tanah air yang dikelola korporasi-korporasi asing itu sangat sedikit keuntungannya bagi Indonesia.

Dicontohkannya, seperti pengeboran minyak lepas pantai di Natuna Provinsi Kepulauan Riau selama puluhan tahun dikelola dalam 20 tahun terakhir hanya nol persen keuntungan untuk Indonesia sementara 100 persen untuk freeport.

Bahkan ia menganggap selama ini ada kekeliruan besar dalam kebijakan pengelolaan SDA terutama sektor migas dimana ada ketentuan yang tidak masuk akal bahwa hanya 20 persen gas yang bisa digunakan Indonesia selebihnya diekspor.

Selama ini beberapa daerah di Indonesia masih mengalami pemadaman listrik dengan alasan ketiadaan pasokan bahan bakar sementara migas yang dihasilkan dari perut bumi tanah air di ekspor ke negara lain.

Dia menambahkan, banyak korporasi asing yang sudah menjadi negara di atas negara, yang memiliki kekuasaan terhadap pemimpin sementara rakyat tidak berhak mengetahui tentang pengelolaan SDA yang dimiliki.

“Tanpa sepengetahuan kita Exxon mobil di Natuna membangun pipa gas di laut yang berujung di Singapura dan menjual hasil alam kita langsung kesana,” tambahnya.

Mantan ketua MPR RI itu menilai kondisi tersebut termasuk dalam bentuk korupsi yang paling berat yaitu korupsi dari kekuatan yang memberikan jalan tol kepada koporasi asing untuk mengeruk hasil alam tanpa memberikan keuntungan bagi rakyat.