Aktivis pembela hak-hak kaum homoseksual di Inggris marah besar atas pernyataan Paus Benediktus XVI. Paus dianggap sebagai seorang homophobia (takut terhadap kaum homoseksual).

Seperti diberitakan detik.com

Pernyataan keras dari sejumlah kalangan ini dikeluarkan menyusul pernyataan Paus Benediktus XVI dalam pesan Natal hari Selasa (23/12), yang mengatakan bahwa “hutan tropis harus diselamatkan dari kepunahan, sama pentingnya dengan menyelamatkan umat manusia dari perilaku homo dan transeksual”.

Kecaman juga datang dari sejumlah pendeta yang memang tidak berafiliasi dengan Vatikan. Kepala Gerakan Gay dan Lesbian Kristen Pendeta Sharon Ferguson mengatakan bahwa pemimpin Katolik “benar-benar tidak bertanggung jawab dan sama sekali tidak dapat diterima.”

“Jika Anda memiliki pemimpin agama yang membuat pernyataan semacam itu, maka para pengikutnya akan merasa bahwa mereka memiliki pembenaran untuk melakukan tindakan agresif dan penuh kekerasan karena mereka akan merasa melakukan perintah Tuhan untuk mengenyahkan orang-oran gay dari muka bumi,” katanya seperti yang dilansir news.com.au, Rabu (24/12/2008).

Pernyataan keras juga diungkap Pendeta Doktor Giles Fraser, presiden dari Gereja Inklusif yang pro gay. “Paus menyebarkan ketakutan bahwa orang-orang gay adalah ancaman bagi planet ini. Hal itu sangat absurd,” jelas Fraser.

“Apa tidak ada hal yang lebih baik lagi untuk dikatakan pada Natal kali ini?” tambahnya.

Dlam pesan Natal, Paus menyerukan agar umat manusia mendengarkan pesan ‘bahasa penciptaan’ demi bisa memahami kepentingan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Paus Benediktus XVI juga mengumpamakan perilaku homoseksual sebagai ‘merusak ciptaan Tuhan’.

Sarah & Rahma Azhari, WILD!!!

Ada-ada saja hasil telisikan yang dilakukan ahli telematika yang juga caleg Partai Demokrat, Roy Suryo.

Foto telanjang bulat Sarah Azhari dan adiknya Rahma Azhari yang menyebar bagaikan virus di internet, ternyata dibuat empat atau lima tahun yang lalu.

Lho, darimana Roy bisa tahu titimangsa foto tersebut? Dikatakan Roy, foto tersebut berlatar di sebuah pantai.

Yg begini dilaknat Allah, kan?

Nah, di salah satu foto dari delapan foto yang ditelisik Roy ternyata ada latar berupa spanduk ucapan selamat datang untuk pejabat negara di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Namun, Roy tidak bersedia menyebutkan menteri yang dimaksud.

“Saya tidak mau berspekulasi dan foto tersebut tidak ada kaitannya dengan pejabat tersebut,” kata Roy.

Mengenai motif penyebaran foto, Roy menduga ada kesengajaan. Sebab bila tidak memiliki motif, foto tersebut akan dibiarkan apa adanya tanpa menghilangkan atau memblurkan bagian-bagian tertentu.

“Sepertinya sengaja untuk membuat malu,” ujar Roy.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal nomor urut dalam UU Pemilu dianggap telah menancapkan demokrasi yang kuat.

Mantan Ketua MPR M. Amien Rais di sela bedah buku putih Pilkada Maluku Utara di Jakarta Media Center (JMC) Kebon Sirih, Jakarta Pusat, mengapresiasi MK secara terbuka.

“Saya angkat topi untuk Mahfud MD (Ketua KM). Karena, dengan keputusan itu maka menguatkan demokrasi dan keadilan. Nilai demokrasi tertancap kuat atas putusan itu,” papar Amien Rais, Rabu siang (24/12).

Menurut mantan Ketua Umum PAN ini, sistem nomor urut adalah bentuk kediktatoran parpol dimana pemimpinnya membuat keputusan seenaknya dengan memberi nomor urut secara gratis kepada kroni-kroninya.

Misalnya, orang Jogja ditaruh di nomor satu di Papua. Kata Amien, itu sangat menyakitkan untuk putra daerah yang ingin maju.

“MK layak diberikan platinum, bukan emas lagi,” tukas Profesor Ilmu Politik UGM ini.

Kabar gembira bagi para calon anggota legislatif (caleg) yang tidak menempati nomor urut atas.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan caleg pada Pemilu 2009 ditentukan melalui sistem suara terbanyak, bukan berdasar nomor urut.

Dengan putusan itu, caleg yang menempati nomor buncit pun berkesempatan sama dengan mereka yang bertengger di urutan teratas.

Bagi parpol yang selama ini menganut sistem nomor urut, maka putusan MK tersebut akan membuat mereka kelabakan.

Namun tidak dengan kubu PKS. Partai berlambang dua bulan sabit emas tersebut justru bersyukur. Ada blessing in disguise, katanya.

“Putusan MK justru tidak mempersulit bagi caleg PKS. Kami responsif dan akan segera ditindaklanjuti,” papar Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddik kepada myRMnews, Rabu pagi (24/12).

Menurut politisi vokal di Senayan ini, PKS memang awalnya patuh terhadap UU Pemilu dengan menerapkan sistem pencalegan sesuai pasal 214. Yakni sistem nomor urut.

“Dengan sistem suara terbanyak itu, justru merangsang seluruh caleg PKS untuk berkompetisi secara sehat, fair dan positif. Saatnya sekarang caleg-caleg muda dan baru bisa membuktikan kualitasnya untuk layak dipilih rakyat,” paparnya.

Mahfud sendiri menambahkan, PKS merupakan kubu yang dari awal sebenarnya mendukung suara terbanyak saat pembahasan RUU Pemilu. Namun, usulan PKS dan PAN saat itu dijegal oleh partai-partai besar semacam PDI Perjuangan dan PKB.

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) membuat kekuasaan perekonomian menumpuk ditangan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

Padahal Sri Mulyani menjadi pejabat negara tidak dipilih oleh rakyat, kata anggota Komisi XI DPR, Drajat Wibowo pada diskusi tentang JPSK di Gedung DPR, Rabu (24/12).

Hal itu yang menjadi alasan Perppu JPSK ditolak oleh DPR.

”Penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sebagai hal yang wajat karena kekuasaan perekonomian menumpuk ditangan Sri Mulyani,” kata Drajad.

Dia mengatakan, Sri Mulyani selaku Menkeu hanya melaporkan perpu kepada presiden tapi tidak melaporkan kepada wapres. Dengan demikian, Drajad melihat Menkeu bak malaikat pencabut nyawa.

Drajad menambahkan, pemunculan perpu banyak kesalahan, seperti mengabaikan check and balance, dan tidak ada klarifikasi.

“Karena kekuasaan Menkeu semakin besar maka harus digugat,” katanya.

Dikabulkannya uji materi yang membatalkan sistem nomor urut dalam menentukan caleg mengagetkan sejumlah partai politik.

Bagi partai yang selama ini sakleg menggunakan sistem nomor urut bagi caleg terpilih tersebut otomatis dibuat kelimpungan. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan bahwa caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

“Putusan MK ini akan membuat partai yang tidak menerapkan suara terbanyak akan kelabakan,” kata Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfidz kepada myRMnews, Rabu pagi (24/12).

Irgan mengakui bahwa partainya cukup kaget dengan putusan MK yang dibacakan dalam sidang kemarin (Selasa, 23/12). Karena, PPP selama ini menggunakan sistem nomor urut sesuai dengan UU Pemilu No. 10/2008.

“PPP akan kerepotan. Kenapa baru sekarang diambil keputusan, ini akan mengubah konstelasi internal partai yang selama ini menggunakan nomor urut,” kecam Irgan.

Harusnya, sambung dia, MK mengambil keputusan ini jauh hari sebelum partai-partai menetapkan caleg.

“Karena ini putusan hukum, kami akan tunduk. Segera, PPP akan menyelaraskan sistem ini dan perlu sosialisasi,” pungkasnya.

Partai Golkar kali ini boleh saja menepuk dada. Setelah melihat berbagai survei nasional lembaga riset opini publik menyatakan bahwa partai beringin ini selalu jeblok tingkat elektabilitasnya.

Golkar, menurut tiga lembaga riset, yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI/Saiful Mudjani), Lingkaran Survei Indonesia (LSI/Denny JA) serta Reform Institute menyatakan bahwa Golkar terpuruk. Hanya menempati posisi ketiga setelah Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.

Namun, riset yang dirilis lembaga opini politik baru, Indonesian Political Marketing Research (IPMR), Golkar dinyatakan menang.

Lembaga riset baru di bawah MarkPlus Institute Marketing (MIM) tersebut mengungkapkan bahwa Partai Golkar tetap menduduki posisi puncak sebagai parpol paling populer di mata publik.

Hasilnya, Golkar didukung oleh 22 persen dari 16.800 responden. Menyusul selanjutnya PDI Perjuangan dengan 20,2 persen dan Partai Demokrat 16 persen.

Menurut Chief Executive IPMR Taufik, mustahil partai akan dipilih jika tidak dikenal sama sekali. Apalagi, jumlah partai sangat banyak dengan gambar partai yang hampir sama.

IMRP mengklaim, survei yang mereka lakukan selama November itu merupakan riset politik dengan melibatkan responden terbesar di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 16.800 responden yang diambil dari 77 dapil di 33 provinsi seluruh Indonesia.

Depnakertrans serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), tengah bersitegang. Dua lembaga itu berbeda pendapat terkait evaluasi kinerja BNP2TKI. Menakertrans Erman Suparno ngotot ingin mengevaluasi lembaga tersebut, namun Ketua BNP2TKI M. Jumhur Hidayat menolak mentah-mentah.

Jumhur bahkan menyebut, keinginan Depnakertrans itu tidak pada tempatnya. Alasannya, BNP2TKI dibentuk oleh UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Perpres No 81/2006 tentang BNP2TKI.

“Badan ini berada di bawah presiden dan kepala BNP2TKI diangkat serta diberhentikan oleh presiden,” ujar Jumhur melalui telepon dari Jordania tadi malam seperti dikutip dari JPNN.

Jadi, kata Jumhur dengan nada tinggi, hanya DPR dan presiden yang berhak mengevaluasi keberadaan serta menilai kinerja BNP2TKI.

Jumhur lantas membantah keras pernyataan Erman di sejumlah media yang menyatakan bahwa anggaran BNP2TKI pada 2008 mengalami kenaikan lima kali lipat atau 500 persen. BNP2TKI, kata Jumhur, pada 2007 hanya menerima kucuran Rp 133,8 miliar atau 63,19 persen dari total Rp 211,7 miliar dari pos anggaran Ditjen Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Depnakertrans.

“Sementara pada 2008, anggaran belanja BNP2TKI ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 246,2 miliar,” tegasnya.

Dengan demikian, terang Jumhur, kenaikan anggaran BNP2TKI pada 2008 hanya berkisar 15 persen dari anggaran 2007. Bukan lima kali lipat sebagaimana ditegaskan Menakertrans Erman Suparno di berbagai media massa pada Senin lalu (22/12).

Sementara itu, Menteri Erman Suparno menyesalkan ketidakhadiran wakil BNP2TKI dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN).

Padahal, sebagai operator penempatan TKI, kedatangan BNP2TKI sangat diperlukan.

“Operator kok belum datang. Saya tanya penanggung jawab dan kepala panitianya, katanya sudah diundang dan ditelepon. Ini sampai sekarang belum memberikan alasan kenapa tidak datang,” ujar Erman setelah membuka rakornas di Jakarta, kemarin.

Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla tak malu-malu lagi berkampanye untuk partainya secara terselubung. Dalam berbagai kegiatan yang diikuti, Kalla mulai terbuka membuat anekdot-anekdot yang mempromosikan partainya maupun pasangan SBY-JK.

Seperti ditulis JPNN, ketika membuka ‘Bulan Menanam Pohon Nasional’ di Lebak, Banten, Selasa kemarin (23/12), JK datang ke daerah perbukitan itu dengan menggunakan helikopter setelah meninjau saluran irigasi dan waduk di daerah Indramayu, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Wapres mengatakan senang datang dengan helikopter karena dapat melihat hamparan hijau persawahan yang baru memasuki musim tanam.

“Namun, hijau tidak ada artinya bila belum menguning,” selorohnya disambut tawa ratusan undangan.

Menhut MS Kaban yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang tampak terbahak karena merasa disindir. “Tapi, kalau padi sudah menguning, baru akan serasi kalau langitnya biru. Damai dan sejahtara,” lanjut Kalla sambil mengulum senyum.

Dia kemudian melanjutkan pidatonya. Namun, ketika tengah berbicara tentang kebakaran hutan, Kalla tiba-tiba nyeletuk, “Nah, kalau merah, itu tandanya bahaya. Kebakaran hutan kan bahaya,” katanya.

Sehari sebelumnya, ketika menutup Munas V Kadin di Jakarta Convention Center, Kalla juga sempat membuat hadirin terpingkal-pingkal. Ketika mengomentari terpilihnya kembali M.S. Hidayat sebagai ketua umum Kadin, Kalla mengatakan, tidak ada pengusaha lain yang mau memimpin Kadin dalam kondisi krisis.

”Tapi, kebiasaan itu tidak berlaku bagi Pak Hidayat. Ini membuktikan kader Golkar selalu siap bertugas demi bangsa dan negara dalam kondisi paling sulit,” ujar Kalla. Selain sebagai pengusaha, M.S. Hidayat memang juga kader Partai Golkar.

Guyonan Kalla tak berhenti sampai di situ. Ketika ditugaskan memukul gong penutupan munas, dia mula-mula hanya memukul gong dua kali. Setelah itu, Kalla menghadap hadirin dan mengacungkan dua jarinya.

Hadirin yang terbahak menyemangati Kalla untuk kembali memukul gong. Maka, sambil tersenyum, dia kembali memukul gong tiga kali. Agaknya, Kalla mengingatkan, nomor urut Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2009 mendatang adalah 23.