Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) membuat kekuasaan perekonomian menumpuk ditangan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

Padahal Sri Mulyani menjadi pejabat negara tidak dipilih oleh rakyat, kata anggota Komisi XI DPR, Drajat Wibowo pada diskusi tentang JPSK di Gedung DPR, Rabu (24/12).

Hal itu yang menjadi alasan Perppu JPSK ditolak oleh DPR.

”Penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sebagai hal yang wajat karena kekuasaan perekonomian menumpuk ditangan Sri Mulyani,” kata Drajad.

Dia mengatakan, Sri Mulyani selaku Menkeu hanya melaporkan perpu kepada presiden tapi tidak melaporkan kepada wapres. Dengan demikian, Drajad melihat Menkeu bak malaikat pencabut nyawa.

Drajad menambahkan, pemunculan perpu banyak kesalahan, seperti mengabaikan check and balance, dan tidak ada klarifikasi.

“Karena kekuasaan Menkeu semakin besar maka harus digugat,” katanya.