Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jumat kemarin (12/12) kembali mengawali rapat kabinet dengan kemarahan. Rupanya, SBY jengkel karena suara sound system pengunjuk rasa dari depan Istana Merdeka menembus dinding ruang kerjanya.

Rapat kabinet yang dimulai pukul 10.30 itu membahas kesiapan latihan gabungan kesiagaan TNI dan Polri yang akan dilaksanakan 18-24 Desember. Juga membahas antisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh.

Rapat terbatas itu diikuti Menko Polhukam Widodo A.S., Menko Kesra Aburizal Bakrie, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Seskab Sudi Silalahi, Menlu Hassan Wirajuda, Menhan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, dan Kepala BIN Syamsir Siregar.

Saat memulai rapat, dari depan Istana Merdeka, terdengar cukup keras suara orasi dan teriakan pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa yang hanya berjumlah sekitar 50 orang itu membawa sound system berkekuatan tinggi yang dimuat dalam bak mobil pikap. Demonstran itu adalah mahasiswa yang menentang usia pensiun 70 tahun bagi hakim agung.

Yang “ketiban sampur” semprotan SBY adalah Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri.

“Kita ini mau mulai rapat, ada unjuk rasa. Kita jadi tidak bisa bekerja. Bahkan unjuk rasa menggunakan loudspeaker sebesar itu. Ini siapa yang harus menangani? Saya rasa, kita ini satu-satunya negara di dunia, yang seperti ini,” kata SBY seperti diberitakan JPNN.

Wajahnya menatap tajam ke arah Kapolri yang duduk di samping Kepala BIN Syamsir Siregar, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dan Menhan Juwono Sudarsono.

Mendengar letupan SBY, Kapolri tanggap bahwa pernyataan itu ditujukan kepada dirinya. “Siap,” jawab BHD tegas.

Setelah rapat kabinet terbatas, Bambang Hendarso menyatakan akan menertibkan unjuk rasa di depan Istana Merdeka. Terutama penggunaan sound system berkekuatan besar. Diakui, ada pengunjuk rasa yang membawa truk khusus untuk mengangkut pengeras suara berkekuatan ribuan watt.

Saat ditanya apakah akan melarang pengunjuk rasa membawa sound system berkekuatan besar, Bambang Hendarso membenarkan. “Ya ya, benar.”

Menurut Kapolri, pihaknya tetap menghormati kebebasan menyampaikan pendapat di depan istana. Namun, dia meminta para pengunjuk rasa juga tidak sampai mengganggu presiden dalam menjalankan tugas negara.

Kapolri mengatakan akan berkoordinasi dengan jajarannya di lapangan. “Jadi, nanti kalau ada tindakan-tindakan yang melawan hukum, tentunya ada tindakan-tindakan,” katanya.