PERJALANAN era reformasi selama satu dekade ini semakin memperlihatkan gejala politik yang bersifat paradoksal. Hampir semua hal ihwal yang dikecam pada rezim Orde Baru seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme kini secara telanjang dipraktikkan elite partai politik peserta Pemilu 2009.

Para elite itu seperti memakai topeng. Guratan wajah reformis terlihat pada saat mereka berperan sebagai aktivis yang ikut-ikutan mencaci maki penguasa sebelumnya yang dinilai memperagakan nepotisme politik.

Ketika kekuasaan berada dalam genggaman, para elite melepas topeng. Perangai asli muncul. Mereka pun melanggengkan praktik politik nepotisme.

Tamak kekuasaan dengan membawa kerabat tidak pernah ditanggalkan. Perilaku elite seakan membenarkan pemeo yang mengatakan sekecil apa pun kekuasaan cenderung korup.

Mestinya, tradisi politik kekerabatan itu hanya dijumpai dalam masyarakat yang belum bergaul dengan peradaban modern. Namun, fakta itulah yang kini disuguhkan dalam penyusunan calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2009.

Tahapan penyerahan daftar caleg oleh partai politik peserta Pemilu 2009 kepada Komisi Pemilihan Umum baru dimulai 14 Agustus mendatang hingga 19 Agustus. Namun, hiruk-pikuk penyusunan daftar caleg sudah menembus ke luar batas tembok partai.

Orang-orang dekat penguasa partai dan mereka yang mengandalkan popularitas seperti artis menduduki nomor urut topi. Ada anak, istri, suami, dan kemenakan dari lingkaran dalam kekuasaan partai yang digadang menjadi caleg. Pemilik harta berlimpah juga tidak sulit membeli nomor jadi untuk melenggang ke Senayan.

Bagaimana nasib mereka yang sejak awal setia meniti karier dalam jalur partai politik dan tidak berlimpah uang? Mereka juga menjadi caleg, tapi berada di urutan nomor alas kaki. Mereka hanya menggantungkan harapan pada keajaiban meraih 30% suara dari bilangan pembagi agar bisa duduk menjadi wakil rakyat di DPR.

Menjadi anggota dewan sepertinya tergantung pada garis tangan. Ironisnya, garis itu dibuat pemimpin partai di atas tangan caleg. Kompetisi dan kompetensi tidak dipakai. Itulah wajah politik negeri ini yang memperlihatkan sifat paradoksal.

Partai hanya dijadikan kendaraan untuk mempertahankan dinasti politik. Elite partai sesungguhnya ingin melanggengkan genealogi politik di kalangan anggota keluarga sendiri dalam penentuan caleg. Alasan basi yang disodorkan adalah garis keturunan penting untuk menjaga ideologi.

Adalah benar bahwa genealogi politik diharapkan mampu merawat trah kekuasaan dan kelanggengan dinasti politik keluarga. Alasan lain yang sulit disangkal ialah keinginan untuk mempertahankan penguasaan atas akses ke sumber-sumber ekonomi dan finansial.

Jika parlemen jalur keluarga diberi toleransi, bukanlah mustahil DPR hasil Pemilu 2009 berisikan anak-beranak para pemimpin partai.

Pemilu pun tidak lebih sebagai sebuah ritus demokrasi untuk mengukuhkan langgam politik kekerabatan.

Pemilu haruslah dijadikan sarana konstitusional untuk mengganti aktor-aktor politik di panggung kekuasaan. Karena itu, periksa secara saksama rekam jejak caleg sebelum memilih. Jangan sekali-kali memilih caleg yang berbau nepotisme untuk meneruskan dinasti politik keluarga.
Mereka masuk kategori politikus busuk yang harus ditolak.

[Sumber: Editorial Media Indonesia - 31 Juli 2008]